Resensi

PROBLEMA PONDOK PESANTREN DIRANAH POLITIK

Oleh    : Asih Nurhidayati

Artikel ini adalah hasil resensi

Dari                 : Asih Nurhidayati

Judul               : Pondok Pesantren dan Godaan Politik Pilkada

Penulis            : Imam Mustofa, SHI.,MSI

Diterbitkan       : Surat kabar harian Lampung Post tanggal 12 Februari 2010

            Indonesia adalah negeri yang menampung pesantren terbesar di dunia. Pada tahun 1987 saja pesantren terdata dalam jumlah 5.000 buah. Dari data-data tersebut, kita patut berbangga dan bernafas lega bahwa pilar-pilar Islam di Indonesia masih solid. Namun saat ini, pesantren di salah artikan oleh pihak-pihak tertentu seperti halnya politisi. Pesantren seolah menjadi  tempat untuk memuluskan pencalonan mereka. Apakah permintaan restu para calon politisi saat ini untuk kemaslamatan umat? Atau hanya untuk mengejar status social dan kekuasaan?

            Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang mempunyai nilai historis terhadap gerakan social keagamaan. Pondok pesantren bukan hanyalembaga pendidikan intelektual, akan tetapi juga pendidikan spiritual, pendidikan moral dan pendidikan social kemasyarakatan seperti yang telah dikemukakan oleh mendiang KH. Abdurrahman Wahit (Gus Dur). Pesantren mempunyai asset yang cukup handal dan tidak bisa diremehkan termasuk kekuatan politik. Oleh karena itu, pesantren menjadi rebutan politisi menjelang pemilu.

            Akhir-akhir ini, ada kecenderungan opini yang mengarah ke desakralisasi Ulama. Hal ini muncul karena hingar binger dunia politik dengan segala godaannya. Seperti yang dikemukakan oleh Asep M Tamam dalam artikelnya. Godaan politik yang cukup mempesona membuat santri atau Kyainya terjebak kedalam dunia politik yang njimet ini.

            Pada paragraph kelima artikel tentang para calon politisi rajin bersilahturahmi dengan para tokoh masyarakat termasuk Kyai yang mengasuh pondok pesantren memang tak semestinya dan patut dipertanyakan. Bila kita melihat dan menganalisis perilaku politisi sekarang ini, restu Kyai hanyalah untuk memuluskan jalannya saja. Seandainya niat para politisi baik dan benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat kenapa mereka mendekati Kyai hanya ketika mereka membutuhkan dukungan.

            Terjunnya Kyai kedalam kancah politik telah membawa akibat buruk pada keberlangsungan pendidikan keagamaan pada masyarakat. Seperti yang terdapat di artikel yakni akan terjadi kesenggangan dengan masyarakat atau pesantren lain yang netral atau mendukung politisi yang berbeda dengan pesantren tersebut. Selain itu dunia pesantren dan politik sangatlah berbeda sehingga kurang pantas jika keduanya digabungkan hanya untuk kekuasaan.

            Alangkah lebih elegannya apabila Kyai dengan pondok pesantrennya bersikap netral. Karena seandainya Kyai tidak mempunyai banyak umat, maka Kyai tidak akan pernah laku di ranah politik karena mereka dianggap primitive dan tidak tahu sama sekali urusan politik yang rumit ini. Ungkap Nasarudin Andsmarta di makalahnya tentang Kyai, Pesantren dan Godaan Politik Praktis.

            Penghargaan setinggi-tingginya patut diarahkan kepada para Ulama yang tetap mantap berada di singgasana pesantrennya. Karena umat ingin ulama tidak terjebak dalam grey area (syubhat) politik, bisnis dan aktivitas duniawi lainnya. Umat ingin Ulama tetap menjadi rujukan langkah, ucapan dan perilaku, menjadi sumber mata air ilmu yang terus menetes, mengalir dan member kesejukan bagi dahaga panjang mereka.

            Membaca paragraph demi paragraph yang tersaji dalam artikel, terasa kuatnya kegelisahan penulis terhadap masa depan pesantren yang sudah di ikut sertakan dalam kegiatan politik yang sering menimbulkan fitnah ini. Melalui pendekatan kritis penulis berupaya mengungkap kenyataan bahwa dunia politik tak seharusnya masuk langsung ke dunia pesantren. Karena tradisi pesantren sangatlah berbeda dengan moralitas dan misi politik. Artikel mengungkap kondisi nyata bahwa pesantren sudah ikut terlibat dan ikut mendukung politisi-politisi menjelang pemilu.